#ResensiOktober2020

Judul buku : Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
Penulis : Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,MH, Drs. H. M.Fauzan, S.H.,MM.,MH
Penerbit : Pena Media
Tahun : 2008 (cetakan ke-1)
Hal : xvi+412 hlm
ISBN : 978-979-16875-0-8
Peresensi : Deza Emira Zamril

Dari judulnya sudah jelas tergambar, buku ini membahas sekitar pengangkatan anak… Khususnya pespektif hukum Islam…

Pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat dan motivasi yang berbeda-beda. Di Indonesia dikenal beberapa istilah, seperti anak pulung (di Singaraja), anak pupon (di Cilacap), anak akon (di Lombok Tengah), dan lainnya.

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum datangnya Islam. Ada 2 (dua) bentuk pengangkatan anak (tabanni) dalam perspektif hukum Islam. Pertama, pengangkatan anak yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu pengangkatan anak dengan memutus hubungannya dengan orang tua kandung serta memindahkan nasab anak mengikuti nasab orang tua angkat.

Kedua, pengangkatan anak yang dibenarkan dalam hukum Islam yaitu pengangkatan anak dalam pengertian ta’awun dengan dasar keinginan untuk mengasuh dan mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang dalam rangka membantu orang tua kandungnya yang tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua ini, dianjurkan dalam Islam bahkan sebagai kewajiban kolektif umat Islam.

Islam mengatur bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah sebatas hubungan orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Dan, sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab, karena dalam Islam hanya dikenal tiga sebab terjadinya hubungan nasab, yaitu melalui pernikahan sah, pernikahan fasid dan hubungan secara syubhat. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pemberian hak wasiat wajibah oleh KHI mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam berdasarkan argumen hukum maslahah mursalah, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan, pendidikan dan lainnya. Untuk penerapan ketentuan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak angkat dianalogikan kepada ketentuan hadhanah pada umumnya.

Apabila orang tua angkat dalam keadaan tidak mampu, atau apabila suatu lembaga pengangkatan anak, kekurangan anggaran maka baitul mal (di Indonesia bentuknya bisa semacam BAZNAS) membantu pembiayaan anak tersebut. Sebagaimana juga telah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khaththab bahwa salah satu kelompok yang berhak dalam pendistribusian harta Baitul Mal adalah orang-orang yang mempunyai hajat termasuk pemeliharaan anak terlantar dan anak angkat yang orang tuanya tidak mampu.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak asasi anak yang melekat pada diri anak sejak lahir yang secara jelas telah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak. Pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan proses hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama, dengan perbedaan prinsip hukum terkait 4 (empat) hal; yaitu hubungan nasab, perwalian, hubungan mahrom dan hak waris. Adapun untuk pencatatan pengangkatan anak, dilakukan di kantor catatan sipil dengan mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran anak angkat.

 

0 Shares
Tweet
Share
Pin
Share